Hambalang versus Solo: Membaca Klaim Perebutan Kekuasaan di Sekitar Prabowo Menurut Said Didu

source: https://youtu.be/wmoIsc4g3LA

Kekuasaan yang Tak Pernah Rela Dilepas

Wawancara ini dibuka dengan sebuah premis besar: kekuasaan jarang berpindah tangan murni lewat kotak suara. Ia bergerak lewat jaringan, loyalitas, uang, aparat, dan persekutuan yang tidak selalu tampak di permukaan. Berangkat dari premis itu, Said Didu menyebut apa yang terjadi belakangan ini sebagai "drama Hambalang versus Solo"—pertarungan pengaruh antara lingkaran Prabowo dan lingkaran mantan Presiden Joko Widodo yang berbasis di Solo.

Bagi Said Didu, ini bukan sekadar rivalitas biasa, melainkan puncak dari rangkaian panjang upaya mempertahankan kekuasaan yang, menurutnya, tidak pernah benar-benar dilepaskan oleh Jokowi.

Ia menelusuri jejak itu ke belakang. Ketika masa jabatan dua periode Jokowi hampir berakhir, muncul wacana perpanjangan menjadi tiga periode. Said Didu menyebut sejumlah tokoh yang saat itu ia nilai turut menggerakkan wacana tersebut: Airlangga Hartarto, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, Muhaimin Iskandar, dan Zulkifli Hasan. Wacana itu kandas, menurutnya, karena Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak menyetujuinya.

Ketika jalan tiga periode tertutup, jalan lain dibuka: menempatkan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden. Said Didu menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon presiden dan wakil presiden yang saat itu diketuai Anwar Usman—yang berstatus adik ipar Jokowi—sebagai jalan yang menurutnya "menerobos" aturan demi meloloskan pencalonan Gibran.

Ia juga mengingat kembali suasana pergantian kekuasaan: rencana Jokowi untuk tidak hadir pada pelantikan Prabowo, yang kemudian justru berujung pada seremoni pelepasan yang sangat besar—pesawat tempur pengantar, kehadiran Kapolri dan Panglima TNI dalam perjalanan pulang ke Solo. Bagi Said Didu, seluruh rangkaian ini adalah tanda bahwa kekuasaan tidak pernah benar-benar dilepaskan, hanya berpindah bentuk.

13 Oktober 2024: Malam yang Disebut Mengubah Segalanya

Titik paling krusial dalam narasi Said Didu jatuh pada 13 Oktober 2024—dua hari sebelum pengumuman susunan kabinet Prabowo. Menurutnya, presiden terpilih saat itu dipanggil menghadap Jokowi di Solo. Ia mengklaim mendapat informasi bahwa dalam pertemuan itu hadir sejumlah purnawirawan jenderal—ia menyebut angka empat orang, tiga di antaranya sempat ia ketahui namanya, sementara satu lagi tidak—serta beberapa tokoh yang ia sebut sebagai representasi kelompok oligarki, ditambah beberapa menteri yang ikut lewat sambungan telepon.

Setelah pertemuan itulah, menurut Said Didu, terjadi perubahan drastis pada susunan kabinet. Nama-nama yang sebelumnya sudah beredar sebagai bocoran kabinet ramping, berubah total. Ketika kabinet resmi diumumkan pada 15 Oktober 2024, komposisinya—menurut penilaian Said Didu—didominasi oleh figur-figur yang dekat dengan Jokowi, termasuk klaimnya bahwa ada 17 nama yang "dititipkan".

Ia menolak argumen bahwa akomodasi ini adalah bentuk persatuan atau kompromi politik yang wajar. "Jangan sampai kata penyelarasan, kompromi, persatuan itu jadi bungkus persekongkolan," tegasnya dalam wawancara, seraya menyatakan bahwa jika benar ada rahasia yang saling mengikat kedua tokoh, publik dan bangsalah yang akhirnya menanggung akibatnya.

Simbol-Simbol di Panggung Kenegaraan

Said Didu juga membaca sejumlah momentum simbolis sebagai penanda pergeseran kekuasaan. Salah satu yang ia soroti adalah posisi duduk dalam upacara kenegaraan 17 Agustus, di mana Prabowo tampak berada di tengah barisan bersama Iriana Jokowi, Jokowi, dan Gibran—bukan di posisi yang secara protokoler seharusnya sedikit lebih menonjol dibanding tamu lain. Baginya, penempatan semacam ini tidak mungkin terjadi tanpa perancangan, dan itu menandakan ada pihak di lingkaran dalam Istana yang sengaja "menaikkan marwa" simbolik keluarga Solo.

Ia mengaitkan ini dengan insiden sebelumnya, ketika Jokowi—meski sudah bukan presiden—mengomentari posisi tempat duduk anaknya dalam sidang kabinet, padahal tidak ada aturan baku soal itu. Bagi Said Didu, dua peristiwa itu menunjukkan pola yang sama: upaya terus-menerus menegaskan kedudukan simbolik keluarga Solo di ruang kekuasaan yang seharusnya sudah beralih penuh ke tangan Prabowo.

Agustus yang Memanas: Rentetan Sinyal dalam Sepekan

Said Didu menandai Agustus sebagai bulan eskalasi. Ia merunut kronologi singkat yang menurutnya saling berkaitan:

• 24 Agustus — beredar hasil survei dari Majalah Tempo yang, menurutnya, adalah survei pertama dari media tersebut yang ia ingat pernah dipublikasikan secara luas. Hasilnya menunjukkan tingkat kepuasan atau eksistensi Prabowo hanya sekitar 37 persen, sementara popularitasnya dibandingkan tokoh lain, termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM), disebut jauh tertinggal. Di hari yang sama, menurut Said Didu, berlangsung pertemuan relawan di Solo yang turut dihadiri Budi Arie Setiadi.
• 25 Agustus — muncul kabar mengenai wacana percepatan pemilu, dengan Jokowi disebut turut hadir dan menikmati suasana pertemuan tersebut. Politikus Farhat Abbas, dalam kesempatan yang sama, melontarkan usulan memasangkan Gibran dengan Dedi Mulyadi.
• 26 Agustus — Budi Arie meminta maaf atas pernyataan soal percepatan pemilu, namun keesokan harinya justru menegaskan tidak akan menarik pernyataannya dan membiarkan waktu yang menjawab. Di hari yang sama, Jokowi berbicara di Kebumen dengan nada yang oleh banyak pengamat—termasuk Said Didu—dibaca sebagai sindiran kepada penguasa saat ini: agar tidak "membunuh" dan menyingkirkan orang, tidak sombong meski berkuasa.

Said Didu menilai rangkaian ini bukan kebetulan, melainkan langkah sistematis yang ia sebut dilakukan oleh apa yang berulang kali ia istilahkan sebagai "geng Solo, oligarki, dan Parcok"—singkatan yang ia gunakan untuk menggambarkan aliansi kepentingan di sekitar Solo.

Tiga Wajah Pengkritik Prabowo

Salah satu kerangka yang ditawarkan Said Didu untuk memahami tekanan yang dihadapi Prabowo adalah membedakan tiga kelompok pengkritiknya:

1. Kelompok teknokratis, yang mengkritik demi perbaikan kinerja pemerintahan—soal program makan bergizi gratis, tata kelola anggaran, dan sejenisnya. Kelompok ini umumnya berlatar birokrat atau orang yang memahami seluk-beluk pemerintahan.
2. Kelompok nasionalis, yang mengkritik karena menilai Prabowo belum benar-benar berpisah dari pengaruh Jokowi—sosok yang dalam pandangan kelompok ini telah merusak banyak sendi kehidupan bangsa, termasuk lewat penyerahan aset-aset strategis kepada pihak asing dan oligarki.
3. Kelompok yang secara terbuka ingin menjatuhkan Prabowo—inilah yang ia sebut sebagai representasi "geng Solo, oligarki, Parcok" dengan wacana Poros Singapura-Solo-Bandung.

Menurut Said Didu, dua kelompok pertama sesungguhnya adalah pendukung kritis yang menginginkan Prabowo berhasil menjalankan visi dan misinya. Masalahnya, di lingkaran dalam Istana, kritik dari dua kelompok itu kerap diperlakukan seolah-olah sama berbahayanya dengan kelompok ketiga—padahal, ia menegaskan, ancaman sesungguhnya hanya datang dari kelompok yang ingin menjatuhkan Prabowo.

Bayang-Bayang Kejatuhan Soeharto

Untuk menegaskan urgensi peringatannya, Said Didu menarik analogi historis ke masa kejatuhan Presiden Soeharto pada 1998. Ia mengingatkan bahwa Soeharto jatuh bukan karena tekanan mahasiswa semata—jumlahnya, menurut ingatannya sebagai mantan anggota MPR saat itu, tidak sampai ribuan orang—melainkan karena ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya sendiri: kelompok birokrat yang dipimpin Ginandjar Kartasasmita, disusul kelompok politik yang direpresentasikan Harmoko, hingga pembangkangan aparat keamanan yang membiarkan Jakarta kosong dari penjagaan selama beberapa jam sebelum kerusuhan meluas.

Pesan yang ingin disampaikan Said Didu jelas: sekuat apa pun seorang presiden terlihat di permukaan, kekuasaan bisa runtuh dalam waktu singkat jika orang-orang di lingkaran terdekatnya berbalik arah. Ia mendesak Prabowo untuk menyadari hal ini selagi masih memiliki basis dukungan kritis di luar lingkaran Istana.

Dua Matahari dalam Satu Istana

Bagian lain yang cukup tajam dalam wawancara ini adalah pembacaan Said Didu atas relasi Prabowo dan Gibran, yang ia gambarkan sebagai "dua matahari"—meminjam istilah yang pernah dilontarkan Susilo Bambang Yudhoyono soal bahaya dualisme kekuasaan.

Ia menyebut sejumlah momentum yang menurutnya menunjukkan pola "antitesis" Gibran terhadap Prabowo: ketika pemerintah bersikap tegas terhadap gelombang demonstrasi mahasiswa, muncul narasi bahwa Gibran justru membuka pintu dialog dengan mahasiswa, termasuk mengajak seorang mahasiswi Universitas Indonesia yang sempat viral karena berdebat dengan aparat untuk berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Bagi Said Didu, pola semacam ini sengaja dibangun untuk membentuk citra "Prabowo yang keras, Gibran yang lunak"—sebuah narasi yang menurutnya justru melemahkan kewibawaan presiden di mata publik.

Ia juga mengungkit kembali momen ketika Gibran, dalam sebuah acara di Istora, disebut berkata kepada Prabowo, "Bapak tenang saja, saya sudah di sini"—sebuah pernyataan yang menurut Said Didu bukan sekadar basa-basi, melainkan penegasan posisi.

Front Pertama: Satgas Penertiban Kawasan Hutan

Said Didu menilai titik balik yang membuat pihak lawan Prabowo—dalam istilahnya "geng Solo oligarki Parcok"—merasa berhasil dan kian percaya diri adalah ketika mereka berhasil melumpuhkan gerak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), lembaga yang di masa awal pemerintahan Prabowo berhasil menarik kembali sekitar delapan juta hektare lahan dari penguasaan pihak yang menurutnya adalah oligarki, dengan nilai aset ratusan triliun rupiah.

Menurutnya, begitu Satgas PKH mulai menunjukkan taring, muncul narasi liar di media sosial yang menuding aset dan uang yang disita sebagai milik pribadi pejabat pengarah satgas, bahkan dikaitkan dengan dana kampanye Prabowo untuk 2029. Setelah tudingan itu menyebar dan tidak direspons tegas, kerja Satgas PKH pun, menurut Said Didu, melambat drastis—sesuatu yang ia baca sebagai kemenangan simbolik pertama bagi kelompok yang berseberangan dengan agenda pemberantasan oligarki tersebut.

"Ronde Terakhir" dan Skenario Oktober

Bagian paling spekulatif sekaligus paling ditekankan dalam wawancara ini adalah proyeksi Said Didu soal batas waktu konflik. Ia meyakini bahwa kelompok lawan Prabowo tidak bisa menunggu hingga 2029, karena jika ditunda, peluang Gibran untuk maju sebagai calon presiden akan mengecil—terlebih dengan munculnya kandidat-kandidat alternatif yang lebih normal secara politik, seperti Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono, Dedi Mulyadi, hingga Anies Baswedan.

Karena itu, menurutnya, 2026 dijadikan "ronde terakhir" dengan dua skenario yang disiapkan sekaligus:

• "Menang angka", lewat wacana percepatan pemilu yang sempat dilontarkan Budi Arie.
• "Menang KO", lewat upaya sistematis mendegradasi legitimasi dan citra Prabowo di mata publik.

Said Didu bahkan mengaku pernah menyampaikan langsung kepada Prabowo, dalam sebuah pertemuan sekitar delapan bulan sebelum wawancara ini berlangsung, bahwa posisi presiden saat itu sudah berada di titik "to kill or to be kill"—ungkapan yang ia pakai untuk menggambarkan pilihan antara bertindak tegas atau tergerus perlahan oleh lingkaran yang tidak loyal.

Ia menyebut target akhir dari eskalasi ini jatuh sekitar Oktober, meski menegaskan bahwa proyeksi waktu ini adalah perkiraannya sendiri, sangat bergantung pada apakah Prabowo memilih bersikap tegas atau terus "bermain abu-abu".

Wacana Poros Singapura-Solo-Bandung

Istilah lain yang ia lontarkan dalam wawancara ini adalah "Poros SSB"—Singapura, Solo, Bandung. Said Didu tidak menjelaskan secara rinci struktur atau bukti di balik istilah ini, dan secara eksplisit menyatakan bahwa pihak-pihak yang disebutnya sendirilah yang "mengonfirmasi diri" lewat tindakan mereka, seperti pertemuan di Solo yang membahas kemungkinan memasangkan Gibran dengan Dedi Mulyadi, serta langkah Dedi Mulyadi mengundang kelompok pendemo dari Pati ke Bandung tak lama setelah aksi demonstrasi berlangsung.

Ia menegaskan bahwa pembacaannya soal poros ini murni interpretasi atas pola di balik panggung politik, bukan pernyataan berbasis dokumen atau bukti tertulis yang bisa ia tunjukkan secara langsung.

Resep Said Didu untuk Prabowo

Di penghujung wawancara, Said Didu menyampaikan sejumlah rekomendasi konkret yang menurutnya perlu segera diambil Prabowo untuk mematahkan tekanan tersebut:

• Merombak susunan kabinet dan merampingkannya, agar tidak lagi diisi figur-figur yang dianggap berafiliasi dengan kepentingan Solo.
• Mengganti pucuk pimpinan aparat penegak hukum, sebagai bagian dari langkah membersihkan lingkaran dalam pemerintahan.
• Merangkul kembali basis pendukung kritis yang selama ini berada di luar lingkaran Istana, alih-alih terus mengakomodasi pihak yang dinilai justru menggerogoti legitimasinya dari dalam.

Ia juga mendesak agar kasus-kasus lama yang menyisakan luka publik—termasuk peristiwa kematian sejumlah petugas KPPS pada Pemilu 2019 dan kasus KM 50 pada 2020—dibuka kembali secara terbuka, sebagai bentuk jawaban atas kritik Jokowi di Kebumen yang menyinggung soal penguasa yang "menyingkirkan orang".

Soal kemungkinan Prabowo memberikan amnesti kepada koruptor, Said Didu mengaku belum pernah membaca kabar tersebut secara resmi, namun menyatakan sikap yang relatif longgar terhadap wacana itu selama proses hukum dan pengambilalihan aset tetap berjalan lebih dulu. Ia justru menegaskan bahwa kekhawatiran terbesarnya bukan pada isu amnesti, melainkan pada kemungkinan Indonesia kehilangan kesempatan memiliki presiden yang berani menyentuh oligarki seperti yang ia yakini dilakukan Prabowo lewat Satgas PKH.

Penutup: Republik di Atas Kepentingan Elite

Wawancara ini ditutup dengan catatan reflektif yang menempatkan seluruh kontroversi ini dalam bingkai yang lebih besar: pertarungan pengaruh dan kekuasaan di antara elite akan datang dan pergi, tetapi keberlangsungan negara semestinya tidak boleh ikut dipertaruhkan di dalamnya.

Argumen Montesquieu tentang perlunya kekuasaan dibatasi oleh kekuasaan, dan pengingat dari hadis riwayat Bukhari bahwa jabatan yang diinginkan berlebihan justru berpotensi menjadi penyesalan kelak, dijadikan penutup untuk menegaskan pesan moral wawancara ini: siapa pun yang sedang berkuasa—baik Prabowo, Jokowi, maupun Gibran—pada akhirnya akan menjadi catatan sejarah. Yang harus tetap berdiri, menurut narasi penutup ini, adalah republik itu sendiri.