Usulan Sederhana, Dampak Besar: Membuat Sistem Pemerintahan Lebih Terbuka

Bayangkan sebuah sistem di mana setiap perintah yang menyangkut uang rakyat, aset negara, atau personel pemerintah harus tertulis, terekam, dan bisa dicek siapa saja. Bukan lagi sekadar “katanya” atau “disuruh lisan”. Itu intinya usulan Sabrang MDP Official dalam video berjudul Usulan agar Sistem Lebih Terbuka dan Bertanggung Jawab.

Saya akan uraikan gagasan itu secara runtut. Bukan karena ingin terdengar rumit, tapi karena isinya memang menyentuh dua hal sekaligus: struktur kekuasaan dan cara kita, masyarakat, merespons institusi publik.

Masalah lama yang terus berulang

Sabrang mengingatkan satu fakta yang sering kita lupakan. Pergantian orang di puncak kekuasaan—baik melalui revolusi maupun reformasi—belum tentu mengubah sistemnya. Kita sudah melihat pola itu di 1965 dan 1998. Orangnya berganti. Masalahnya tetap berputar di lingkaran yang sama.

Kenapa? Karena masyarakat sering hanya melihat gejala di permukaan. Informasi yang tersedia kabur. Data primer jarang muncul. Akibatnya, kita sibuk saling menyalahkan individu: presiden, menteri, atau figur publik tertentu. Sementara akar masalahnya—struktur yang memungkinkan penyalahgunaan—tetap utuh. Sabrang menyebut kondisi ini sebagai low resolution context. Kita melihat gambar buram, lalu bilang “sudah jelas”.

Usulan inti: perintah tertulis yang wajib dan terekam

Solusi yang ditawarkan cukup konkret. Satu regulasi kunci: setiap perintah atau disposisi yang melibatkan sumber daya negara harus ditulis, disimpan di server resmi, dan dilengkapi kode QR untuk validasi.

Bukan sekadar anjuran. Ada sanksinya. Melaksanakan perintah lisan dalam urusan negara dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Bawahan dilindungi hukum untuk menolak perintah yang tidak tertulis. Mereka tidak perlu takut dijadikan kambing hitam atau dimanipulasi nanti.

Ruang lingkupnya jelas. Ini hanya berlaku untuk aset, anggaran, dan personel negara. Bukan urusan pribadi pejabat. Dengan begitu, tercipta rekam jejak penuh. Siapa memerintahkan apa, kapan, dan untuk apa—semuanya bisa dilacak. Ancaman lisan terselubung antaratasan dan bawahan menjadi lebih sulit. Aparatur profesional bisa dipisahkan dari mereka yang menyalahgunakan wewenang.

Sederhana, memang. Tapi dampaknya sistemik.

Saat sistem terbuka, masyarakat juga harus berubah

Ada satu risiko yang jarang dibicarakan. Ketika transparansi diterapkan, bobrok internal pasti terkuak. Dan di sinilah psikologi publik sering salah arah.

Sabrang meminjam konsep pengkondisian Pavlovian. Intinya: cara kita memberi “hadiah” atau “hukuman” pada institusi harus diubah. Saat ini, pola yang terjadi sering sebaliknya. Institusi yang berani menindak oknumnya sendiri justru dihujat, dipermalukan, atau diintimidasi. Akibatnya, mereka lebih memilih menutup-nutupi atau saling menyerang antar-institusi.

Yang dibutuhkan justru apresiasi. Bukan pujian berlebihan, tapi pengakuan bahwa membersihkan rumah sendiri adalah tindakan yang benar. Jika publik terus menghukum institusi yang jujur mengakui kesalahan, maka yang muncul bukan transparansi, melainkan perang opini dan saling bungkam.

Satu langkah kecil, dua perubahan sekaligus

Usulan ini menyasar dua sisi. Di satu sisi, sistem dipaksa lebih akuntabel melalui perintah tertulis yang terekam. Di sisi lain, masyarakat diajak mengubah cara menilai institusi. Bukan lagi fokus pada individu yang “kebetulan” terlihat, melainkan pada struktur dan rekam jejak.

Tidak ada yang instan. Tapi setidaknya ada titik masuk yang jelas: mulai dari cara perintah dikeluarkan. Kalau itu bisa diubah, sisanya—termasuk cara kita merespons—bisa ikut bergeser.