Mengapa Harga Barang di Iran Tetap Stabil Saat Nilai Dolar AS Melonjak? Belajar dari Pasal 33 UUD 1945

Saat nilai mata uang dolar Amerika Serikat (AS) naik, dampaknya langsung terasa di pasar-pasar Indonesia. Harga barang kebutuhan pokok ikut naik, dan masyarakat pun mulai gelisah. Namun, situasi yang berbeda terjadi di Iran. Negara di Timur Tengah ini telah bertahun-tahun dijatuhi sanksi ekonomi berat oleh Amerika Serikat, yang membuat nilai mata uang mereka (Rial) merosot tajam. Meski begitu, masyarakat di sana tetap bisa berbelanja dengan tenang dan tidak terjadi kekacauan ekonomi.

Mengapa hal itu bisa terjadi, dan apa bedanya dengan kondisi perekonomian di Indonesia?

Dua Rahasia Iran Menjaga Daya Beli Rakyatnya

Iran bisa bertahan dari tekanan ekonomi global karena mereka menerapkan sistem ekonomi yang mandiri dan berfokus pada perlindungan rakyat. Ada dua cara utama yang mereka lakukan:

1. Menaikkan Gaji Secara Otomatis Sesuai Kenaikan Harga

Di Iran, ketika mata uang dolar AS menguat dan menyebabkan harga barang-barang di pasar naik, pemerintah tidak tinggal diam. Mereka langsung menaikkan gaji para pekerja agar seimbang dengan kenaikan harga tersebut. Dengan begitu, kemampuan pencacahan atau daya beli masyarakat tetap terjaga. Mereka tetap mampu membeli kebutuhan sehari-hari karena pendapatan mereka disesuaikan secara berkala.

2. Seluruh Industri Besar Dikuasai oleh Negara

Sistem di atas bisa berjalan lancar karena hampir tidak ada perusahaan swasta besar di Iran. Semua industri penting—seperti minyak, gas, perkebunan, dan pabrik-pabrik utama—dimiliki dan dikelola langsung oleh pemerintah. Akibatnya, sebagian besar penduduk Iran bekerja sebagai pegawai pemerintah atau pekerja badan usaha milik negara. Karena pemerintah bertindak sebagai pemilik usaha sekaligus pengatur kebijakan, mereka bisa dengan mudah menaikkan upah pekerja tanpa perlu berdebat dengan pihak swasta yang mencari keuntungan pribadi.

Tantangan Penerapan di Indonesia dan Aturan Pasal 33 UUD 1945

Sebenarnya, Indonesia memiliki aturan yang mirip dengan konsep pengelolaan ekonomi di Iran. Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada ayat 2 dan 3 yang berbunyi:

"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara."  

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Namun, dalam kenyataannya, banyak kekayaan alam Indonesia yang tidak dikelola langsung oleh negara. Sektor-sektor penting seperti pertambangan batu bara, nikel, dan perkebunan kelapa sawit yang luasnya mencapai jutaan hektar justru dikuasai oleh perusahaan swasta, baik lokal maupun asing.

Hal ini menyebabkan beberapa masalah:

• Keuntungan Masuk ke Kantong Swasta: Ketika harga komoditas ekspor seperti sawit atau batu bara melonjak karena dolar AS menguat, yang menikmati keuntungan besar adalah para pengusaha swasta tersebut. Keuntungan itu tidak masuk sepenuhnya ke kas negara, sehingga negara tidak memiliki cukup dana untuk menaikkan gaji buruh atau pegawai secara otomatis.

• Salah Kaprah Soal Investasi: Negara sering kali mengundang pihak asing untuk mengeruk bahan mentah dari bumi Indonesia dengan alasan keterbatasan modal dan alat. Padahal, investasi yang baik seharusnya diarahkan pada industri pengolahan (seperti pembuatan baterai atau kendaraan), bukan sekadar mengambil kekayaan alam mentah-mentah lalu membawanya keluar negeri.

Kesimpulan

Indonesia belum bisa meniru ketahanan ekonomi Iran dalam menghadapi fluktuasi dolar karena sistem ekonomi kita masih banyak bergantung pada pihak swasta untuk mengelola kekayaan alam. Selama aturan hukum di Indonesia masih memberi izin kepada perorangan atau kelompok untuk menguasai aset-aset strategis, masyarakat kecil akan selalu menjadi pihak yang paling dirugikan saat kondisi ekonomi dunia sedang tidak stabil.

Solusinya adalah kembali pada amanat Pasal 33 UUD 1945: negara harus berani mengelola kekayaan alamnya sendiri secara mandiri demi kemakmuran seluruh rakyat.

---***---

Dikotomi Peradaban: Menguji Hakikat Kemajuan Antara Fatamorgana Kosmetik dan Kemandirian Sains Endogen

Perdebatan mengenai definisi "kemajuan" sebuah bangsa sering kali terjebak dalam indikator-indikator fisik yang superfisial. Bagi sebagian pengamat ekonomi, kemajuan diukur dari ketinggian menara pencakar langit, kemewahan infrastruktur perkotaan, dan kebebasan pasar yang memfasilitasi gaya hidup konsumtif. Namun, sudut pandang ini mengabaikan fondasi struktural dari mana kemewahan tersebut berasal.

Pertentangan pemikiran antara narasi yang mengagungkan model pembangunan ala kota-kota Teluk (seperti Dubai dan Abu Dhabi) dengan narasi yang mempertahankan model kemandirian Republik Islam Iran menjadi studi kasus yang krusial. Perdebatan ini bukan sekadar urusan preferensi geopolitik, melainkan sebuah benturan paradigma epistemologis tentang apa yang disebut sebagai bangsa yang maju.

Kemajuan Kosmetik: Menara Tinggi di Atas Fondasi Ketergantungan

Kritik yang dilontarkan oleh Pemimpin Agung Iran, Ayatullah Ali Khamenei, menyentuh jantung dari teori ketergantungan (dependency theory). Pembangunan gedung-gedung pencakar langit, bandara megah, dan kompleks hiburan mewah di sebuah negara tidak serta-merta mencerminkan kemajuan peradaban jika seluruh instrumen pembangunannya diimpor dari luar.

Ketika sebuah negara mengandalkan kekayaan alam mentah (seperti minyak bumi) untuk mendanai modernisasi yang dikerjakan oleh korporasi asing, yang terjadi sebenarnya bukanlah kemajuan, melainkan modernisasi kosmetik. Negara tersebut hanya bertindak sebagai konsumen atas kapasitas intelektual dan teknologi bangsa lain.

Dampak dari model ini adalah munculnya paradoks sosial-ekonomi yang akut:

• Alienasi Kekuasaan dan Rakyat: Elite penguasa dan lingkaran istana menikmati akumulasi kekayaan yang luar biasa, sering kali mempertontonkan kemewahan material di pusat-pusat dunia Barat. Sementara itu, struktur sosial masyarakat bawah tetap rentan, mengalami ketimpangan riil, dan tidak memiliki kedaulatan politik di bawah sistem monarki absolut yang represif.

• Kerentanan Struktural: Ekonomi yang bertumpu pada komoditas mentah dan industri hiburan/jasa sangat rentan terhadap guncangan eksternal. Tanpa adanya basis manufaktur dan riset domestik yang kuat, kemegahan fisik tersebut dapat runtuh seketika saat arus modal asing berbalik arah.

Kemandirian Endogen: Sains, Filosofi, dan Ketahanan di Bawah Embargo

Sebaliknya, model yang ditunjukkan oleh Iran menawarkan definisi kemajuan yang berbasis pada kapasitas endogen—kemampuan sebuah bangsa untuk menggerakkan dirinya sendiri menggunakan ilmu pengetahuan, kehendak, dan keputusan mandiri. Nilai dari paradigma ini teruji ketika Iran mampu bertahan, bahkan berkembang, di bawah blokade ekonomi dan militer yang masif selama hampir setengah abad.

Dalam perspektif sosiologi politik dan akademik, kemajuan sejati diukur dari indikator-indikator kedalaman intelektual dan penguasaan teknologi hulu, antara lain:

1. Kedaulatan Ilmiah dan Teknologi

Meskipun diisolasi dari sistem global, institusi pendidikan tinggi di Iran mampu menembus peringkat sepuluh besar dunia dalam berbagai disiplin ilmu strategis. Penemuan ilmiah di bidang kedokteran, nanoteknologi, robotik, teknologi transplantasi organ, hingga industri pertahanan dan manufaktur otomotif dilakukan secara mandiri dari titik nol. Kemajuan ini digerakkan oleh para ilmuwan muda dan akademisi perempuan domestik, bukan oleh tenaga ahli asing yang disewa.

2. Ruang Dialektika dan Kebebasan Intelektual

Bertentangan dengan stereotip media Barat yang menggambarkan Iran sebagai entitas yang monolitik dan tertutup, realitas sosiologis menunjukkan iklim akademik yang sangat dinamis. Penyelenggaraan ratusan konferensi internasional setiap tahun menjadi bukti adanya ruang dialog. Di ruang publik dan media penyiaran, diskusi mengenai konsep-konsep filsafat tingkat tinggi (seperti Wahdatul Wujud) hingga perdebatan geopolitik antarkitah (Hiwar Bainal Hadarah) berlangsung secara terbuka dan menjadi konsumsi intelektual yang lumrah bagi masyarakat.

3. Rekonstruksi Politik Berbasis Integrasi Filosofis

Secara ketatanegaraan, Iran mencoba mengonstruksikan sistem pemerintahan Wilayatul Faqih yang berakar pada pemikiran filsafat klasik. Model ini mengadopsi pemikiran Plato dalam karya Republik mengenai pemimpin filosof (philosopher king) dan konsep Ara' Ahl al-Madina al-Fadila (Negara Utama) dari Al-Farabi. Pemimpin tertinggi dituntut memiliki kapasitas keilmuan hukum Islam yang mendalam, integritas moral, dan kearifan filosofis—sebuah antitesis dari sistem politik elektoral yang dikendalikan oleh modal.

Ilusi Negara Adidaya dan Standar Ganda Global

Sikap bias dalam menilai kemajuan juga terlihat ketika mengagungkan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat sebagai puncak peradaban, sembari menutup mata terhadap pembusukan sosial di dalamnya. Realitas menunjukkan adanya kontras yang tajam: sebuah negara dengan kekuatan militer dan ekonomi terbesar di dunia, namun di saat yang sama gagal mengatasi krisis kemanusiaan domestik. Fenomena tunawisma yang telantar di jalan-jalan kota besar, tingginya angka kriminalitas, kerentanan ruang publik bagi perempuan, hingga keterlibatan elite politik dalam skandal moral global (seperti kasus Epstein), membuktikan bahwa pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tidak berbanding lurus dengan kesehatan moral dan sosial suatu bangsa.

Iran menjadi target agresi dan embargo internasional bukan karena mereka terbelakang atau melanggar hukum internasional secara sistematis. Dosa terbesar Iran di mata hegemoni global adalah keberaniannya untuk menentang ekspansi zionisme dan dominasi unipolar Amerika Serikat. Iran memilih untuk mempertahankan prinsip kedaulatan penuh, di mana setiap bangsa memiliki hak yang setara untuk berdiri tegak tanpa harus mendiktekan atau didikte oleh kekuatan luar.

Kesimpulan

Kemajuan sebuah bangsa adalah hasil dari akumulasi ilmu pengetahuan, penguasaan teknologi secara mandiri, dan ketahanan karakter budaya yang berakar pada nilai-nilai luhur. Menilai kemajuan hanya dari gemerlap fisik bangunan yang didirikan oleh korporasi asing adalah sebuah kesalahan berpikir yang fatal.

Model Iran memberikan pelajaran penting bagi negara-negara berkembang: bahwa kedaulatan sejati hanya bisa dicapai ketika sebuah bangsa mempercayai kapasitas intelektualnya sendiri, membangun industri dari hulu ke hilir secara mandiri, dan berani menolak segala bentuk hegemoni yang mereduksi martabat kemanusiaan. Kemajuan bukan tentang seberapa tinggi menara yang kita sewa, melainkan tentang seberapa kokoh kaki kita berdiri di atas tanah sendiri.