Konflik Supremasi: Membaca Peta Dunia yang Sedang Disusun Ulang

Catatan dari Sajid Friday Morning Talk bersama Wakil Menteri Luar Negeri RI, Muhammad Anis Matta

Setiap Jumat pagi, Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (Sajid) membuka forum diskusi terbatas bernama Friday Morning Talk, ruang bagi jurnalis, akademisi, dan praktisi hukum untuk mendiskusikan isu-isu strategis yang jarang tuntas dibahas media harian. Pada salah satu edisinya, forum ini menghadirkan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Muhammad Anis Matta, membedah satu pertanyaan besar: bagaimana sebenarnya cara membaca kekacauan geopolitik yang sedang melanda dunia hari ini, dari Venezuela sampai Teluk Persia.

Dipandu oleh Ketua Umum Sajid, Bachtiar Nasir, dan moderator Rusdi Alkhalifah, sesi ini tidak berhenti pada analisis peristiwa harian. Anis Matta mengajak hadirin mundur jauh ke belakang, ke logika dasar geografi dan sejarah, sebelum sampai pada kesimpulan bahwa dunia hari ini sedang berada di tengah apa yang ia sebut konflik supremasi — persaingan Amerika Serikat dan Cina memperebutkan posisi sebagai kekuatan dominan global.

Aritmetika Kekuasaan: Kenapa Geografi Masih Menentukan

Anis Matta memulai penjelasannya bukan dari berita hari ini, melainkan dari peta dunia. Baginya, cara berpikir berbasis geografi adalah fondasi penyusunan strategi sebuah negara.

Ia membagi dunia menjadi dua blok besar. Di satu sisi ada benua Amerika, dengan populasi sekitar 1,1 miliar jiwa namun menyumbang sekitar 40 persen produk domestik bruto (PDB) dunia. Di sisi lain ada gabungan tiga benua tua — Eropa, Asia, dan Afrika — dengan populasi 7,1 miliar jiwa dan PDB gabungan sekitar 60 persen dari total dunia. Dari angka itu, negara-negara Islam yang tergabung dalam D-8 menyumbang sekitar 5,1 triliun dolar AS.

Cadangan minyak dunia, menurutnya, terbagi dengan pola serupa: sekitar 30 persen berada di kawasan Amerika (Venezuela sebagai pemegang cadangan terbesar di dunia, sekitar 303 miliar barel, disusul Kanada dan negara Amerika Latin lain), sementara 48 persen sisanya berada di Timur Tengah. Realitas inilah, katanya, yang membuat kawasan Timur Tengah sekaligus menjadi sumber penghidupan dan sumber konflik dunia.

Warisan Perang Dingin: Kemakmuran sebagai Senjata

Bagian penting dari penjelasan Anis Matta adalah bagaimana Perang Dingin (1946–1991) sebenarnya tidak pernah menjadi perang terbuka antara blok Barat dan blok Timur, karena kedua pihak sama-sama memiliki senjata nuklir yang berfungsi sebagai deterrent — penangkal serangan, bukan alat untuk benar-benar berperang. Yang terjadi justru perang proksi: konflik-konflik kecil di Amerika Latin, Afrika, dan dunia Islam yang disuplai senjata oleh kedua blok, dengan pergantian rezim melalui kudeta, revolusi, atau perang saudara.

Ia menandai perang Soviet di Afghanistan (1979–1989) sebagai simpul penting. Amerika Serikat, trauma oleh kekalahannya di Vietnam, ingin menjadikan Afghanistan sebagai "kuburan" bagi Uni Soviet — dengan cara mendukung dan memobilisasi mujahidin dari seluruh dunia Islam, termasuk Indonesia, untuk berperang di sana. Menurut Anis Matta, inilah titik ketika narasi jihad mulai digunakan sebagai instrumen geopolitik, bukan sekadar gerakan keagamaan murni. Kekalahan Soviet di Afghanistan pada akhirnya turut mempercepat runtuhnya Uni Soviet pada 1991.

Namun bagian paling menarik dari analisisnya adalah tentang strategi yang ia sebut sebagai keputusan geopolitik paling efektif dalam sejarah modern: pembangunan kembali Jerman dan Jepang pasca-Perang Dunia II. Alih-alih menganut kaidah lama ilmu strategi — "hancurkan musuhmu sampai ia tak bisa bangkit" — Amerika Serikat justru membangkitkan kembali kedua bekas musuhnya melalui Marshall Plan, menjadikannya etalase kemakmuran kapitalisme untuk mengontraskan diri dengan kemiskinan di blok komunis. Jerman Barat dikontraskan dengan Jerman Timur; Jepang, yang bangkit dari reruntuhan menjadi kekuatan ekonomi nomor dua dunia, dikontraskan dengan Cina yang masih miskin di bawah komunisme.

"Kemajuan Jepang itu pada mulanya adalah keputusan geopolitik," demikian inti argumen yang disampaikan berulang kali dalam forum tersebut — bukan semata hasil kerja keras yang kemudian dinarasikan secara efektif melalui strategi pemasaran, termasuk lewat simbol-simbol budaya populer yang membangun citra Jepang sebagai bangsa pekerja keras.

Strategi kontras itu berhasil. Begitu tembok Berlin runtuh pada 1989, warga Jerman Timur berbondong-bondong menyeberang ke Jerman Barat mencari penghidupan lebih baik — bukti sosial paling telak bahwa sistem kapitalis unggul. Pola yang sama, menurut Anis Matta, ikut mendorong Cina di bawah Deng Xiaoping meninggalkan sistem tertutup ekonominya sejak akhir 1970-an, mengambil jalan tengah: politik tetap dikendalikan partai komunis, tetapi ekonominya dibuka menjadi kapitalis.

Ketika Cina Terlalu Besar untuk Dihentikan

Transisi Cina menuju kapitalisme membawa tiga hal sekaligus: investasi asing, transfer teknologi, dan akses pasar Barat. Pola ini, kata Anis Matta, sebenarnya sama persis dengan yang sebelumnya diterapkan pada Jepang. Bedanya, populasi Cina yang sangat besar membuat pertumbuhannya jauh lebih eksplosif — dan pada titik tertentu, tak lagi bisa dikendalikan sebagaimana Jepang "dibonsai" sehingga PDB-nya stagnan lebih dari empat dekade.

Pertumbuhan itu berjalan seiring dengan neoliberalisasi ekonomi global sejak era 1980–1990-an: pemerintah didorong mengecilkan perannya, badan usaha milik negara diprivatisasi, subsidi dan layanan publik dipangkas atas nama efisiensi. Indonesia disebut sebagai salah satu contoh — reformasi ekonomi pasca-1998 turut membuat sejumlah industri strategis nasional melambat karena tak lagi mendapat dukungan anggaran negara.

Konsekuensi jangka panjang dari globalisasi ini, menurut Anis Matta, baru benar-benar dipahami Amerika Serikat belakangan: pabrik-pabrik pindah ke Asia karena upah buruh lebih murah, sementara Amerika beralih ke finansialisasi ekonomi. Kelas menengah Amerika — yang dulu mencakup sekitar dua pertiga populasi dan menjadi penopang stabilitas politik negara itu — perlahan menciut karena kehilangan basis industrinya. Frustrasi kelompok kulit putih kelas menengah-bawah inilah yang, dalam bacaan Anis Matta, menjadi salah satu faktor yang mengantarkan kemenangan politik Donald Trump, sekaligus melahirkan kelompok garis keras di lingkaran elite politik Amerika yang mendesak sikap tegas terhadap Cina.

Tiga Front Strategi Amerika

Dari titik itu, Anis Matta memetakan tiga langkah besar yang menurutnya sedang dijalankan Amerika Serikat untuk mempertahankan posisi dominannya menghadapi Cina.

Pertama, mengamankan kembali "halaman rumah"nya sendiri — seluruh benua Amerika, termasuk Amerika Latin, dibersihkan dari pengaruh Cina dan Rusia. Ia menyebut pengambilalihan kembali Terusan Panama dari pengaruh Cina, serta operasi militer Amerika Serikat yang menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro pada awal Januari 2026, sebagai bagian dari langkah ini. Venezuela dipandang strategis karena memegang cadangan minyak terbesar di dunia.

Kedua, menguasai titik-titik kunci (chokepoint) sumber daya energi global — satu di kawasan Amerika (Venezuela dan sekitarnya), satu lagi di Timur Tengah yang menyimpan hampir separuh cadangan minyak dunia. Dalam kerangka inilah ia menempatkan perang antara Amerika Serikat–Israel melawan Iran yang pecah pada 28 Februari 2026: sebuah upaya, menurutnya, untuk turut menguasai chokepoint energi di kawasan itu — dengan Israel, dalam bacaannya, berperan sebagai salah satu instrumen dalam pertarungan yang jauh lebih besar ini.

Ketiga, memutus mata rantai pasar global dari Cina — melalui kebijakan tarif dan pengucilan investasi Cina di berbagai kawasan, termasuk Afrika. Anis Matta mencatat bahwa strategi ini, disukai atau tidak, cukup efektif: sejak Xi Jinping naik menjadi pemimpin Cina pada 2012, laju pertumbuhan ekonomi Cina terus melambat dari sekitar 12 persen ke kisaran 4 persen belakangan ini, salah satunya dipicu krisis properti karena kapasitas produksi yang terlalu besar tak lagi diserap pasar dunia yang menyusut.

Ia menambahkan satu catatan penting: strategi memutus Cina ini berjalan lambat justru karena banyak korporasi dan investor Amerika sendiri — dari produsen elektronik konsumen hingga Tesla — telanjur menanamkan modal besar di Cina, membuat pemisahan kedua ekonomi ini jauh lebih rumit daripada sekadar keputusan politik.

Peta Titik Cekik: Hormuz, Bab-el-Mandeb, dan Selat Malaka

Salah satu bagian paling relevan bagi Indonesia dalam paparan ini adalah penjelasan tentang rangkaian selat strategis yang menghubungkan Timur Tengah dengan Asia. Iran, menurut Anis Matta, sadar betul bahwa kekuatan tawarnya bukan terletak pada program nuklirnya, melainkan pada kendalinya atas Selat Hormuz dan Bab-el-Mandeb — dua titik sempit yang menjadi jalur utama distribusi minyak, gas, dan pupuk dunia. Jika kedua selat itu ditutup, negara-negara Teluk akan lumpuh secara ekonomi, dan biaya krisis itu pada akhirnya ditanggung oleh negara-negara pengimpor energi di Asia dan Eropa — termasuk Indonesia, yang kini mengonsumsi 1,6–1,8 juta barel minyak per hari namun hanya memproduksi sekitar 600 ribu barel, sebagian besar sisanya diimpor dari Arab Saudi.

Rangkaian ini berlanjut ke Selat Malaka, jalur yang menghubungkan pasokan energi Timur Tengah ke Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Bagi Anis Matta, inilah alasan mengapa Indonesia — meski secara geografis jauh dari pusat konflik — sesungguhnya berada tepat di jalur strategis yang menentukan arah konflik global ini.

Israel: Krisis Eksistensial di Tengah Perang yang Tak Tuntas

Dalam sesi tanya jawab, tema Israel banyak didalami. Anis Matta menilai Israel tengah menghadapi apa yang di kalangan ahli strategi disebut kehilangan strategic end — tidak lagi memiliki arah tujuan strategis yang jelas. Ia menunjuk sejumlah indikator: dukungan moral dari kelompok liberal di Barat yang dulu menopang legitimasi berdirinya Israel kini menyusut, sementara koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu makin bergantung pada kelompok kanan-ekstrem seperti Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich.

Serangan besar-besaran ke Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, menurutnya, juga tidak dipandang dunia sebagai kemenangan militer, karena target-target militer Israel — termasuk membongkar jaringan terowongan Hamas — tak pernah sepenuhnya tercapai meski dengan keunggulan teknologi. Rentetan operasi lanjutan Israel di kawasan — dari pembunuhan pemimpin biro politik Hamas Ismail Haniyeh, pelemahan Hizbullah, hingga tumbangnya rezim Bashar al-Assad di Suriah — tidak serta-merta memulihkan posisi strategis Israel, terutama setelah perang Amerika Serikat–Israel melawan Iran yang meletus akhir Februari 2026 justru membuat negara-negara Teluk mempertanyakan efektivitas jaminan keamanan dari Amerika Serikat.

Anis Matta menyebut Israel kini berhadapan dengan dua pilihan strategis untuk bertahan: berdamai dengan negara-negara tetangga melalui perluasan Abraham Accords tanpa solusi dua negara, atau memenangkan satu perang besar yang membuktikan dominasinya di kawasan — opsi kedua yang, menurutnya, sudah gagal sejak 2023 dan membuat proses normalisasi hubungan pun ikut terhambat.

Sinyal untuk Indonesia dan Dunia Islam

Ditanya soal posisi Indonesia dalam kekacauan ini, Anis Matta menegaskan bahwa yang paling dibutuhkan bukan sekadar aktivitas diplomasi biasa, melainkan kerja pemikiran: menyusun peta jalan dan narasi strategis yang bisa mengintegrasikan kepentingan berbagai negara mayoritas Muslim, karena forum multilateral yang ada — termasuk Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) — dinilainya belum pernah benar-benar membahas isu ini secara substantif. Ia menyebut sejumlah langkah awal yang sedang dijalankan Kementerian Luar Negeri, termasuk riset kerja sama dengan Universitas Indonesia dan UIN Yogyakarta tentang integrasi Indonesia dengan dunia Islam, serta gagasan pendekatan ekonomi komplementer yang ia perkenalkan dalam kunjungannya ke Kazakhstan.

Ia juga mengingatkan bahwa cara membaca informasi di tengah "perang hibrid" ini — di mana instrumen agama turut dipakai sebagai alat pemersatu dan motivasi, baik oleh Amerika, Rusia, maupun aktor lain — menjadi krusial bagi jurnalis Muslim. Membaca peristiwa hanya dari media arus utama, menurutnya, sama saja dengan mengonsumsi propaganda; sementara mengandalkan kecerdasan buatan pun belum tentu menyajikan fakta yang utuh. Karena itu, ia mendorong lahirnya lebih banyak pemikir strategis (strategic thinker) di kalangan jurnalis dan tokoh Muslim Indonesia, yang mampu membaca peta kekuatan global secara jernih sebelum menyampaikannya kepada publik.

Penutup: Tahun Pendalaman Konflik

Forum ini ditutup dengan satu simpulan yang berulang kali ditegaskan sepanjang diskusi: konflik yang sedang berlangsung — di Ukraina, Timur Tengah, maupun di kawasan lain — belum akan selesai dalam waktu dekat. Amerika Serikat dan Iran, dalam bahasa yang dipakai Anis Matta, ibarat dua pihak yang saling mencekik leher masing-masing, sementara negara-negara di sekitarnya menanggung dampak kolateralnya.

Dua tahun terakhir mencatat setidaknya empat pergantian rezim di Asia Selatan — Pakistan, Bangladesh, Nepal, dan Sri Lanka — yang menurutnya berakar dari persoalan geopolitik serupa, bukan sekadar krisis domestik semata. Sinyal itulah yang membuat Anis Matta menutup paparannya dengan pesan kehati-hatian: tidak ada negara yang benar-benar kebal dari putaran krisis global ini, termasuk Indonesia — dan karena itulah literasi geopolitik yang tepat, bukan sekadar konsumsi berita permukaan, menjadi kebutuhan mendesak bagi siapa pun yang bertugas menyampaikan informasi kepada publik. 

source: https://youtu.be/lapqdRGF-Xc